Jaga Indonesia dari Pengaruh Komunis dari Dalam Maupun Luar Negeri

Indonesia merupakan negara merdeka yang memiliki sejarah pemberontakan yang sangat panjang. Dari DI/TII hingga pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Berbagai istilah pun digunakan untuk memberi identitas bagi masing-masing kelompok yang dominan dalam gerakan nasional pada waktu itu.

DI/TII merupakan gerakan ketidakpuasan kalangan Islam terhadap pemerintah Indonesia yang tidak memberikan hak-hak legislatif kepada kalangan Islam. Mereka merasa bahwa mereka telah berjuang mati-matian dalam memerdekakan Indonesia. Adapun kelompok kiri yang senang menggunakan warna merah sebagai simbol keberanian, Partai Komunis Indonesai termasuk dari golongan ini. Persaingan pengaruh dan kekuasaan di berbagai lembaga pemerintah dan di kalangan rakyat terus bergolak. Basis utama kelompok kanan adalah orang-orang Islam yang perduli dengan agamanya, mereka orang-orang yang taat beragama dan ingin menjalankan hukum Islam di bumi Indonesia. Adapun partai kiri Komunis (PKI) didominasi oleh buruh dan petani yang terbujuk dengan rayuan komunis yang membela nasib rakyat jelata.

Kedua kalangan yang diwakili oleh Partai Masyumi dari kalangan Islam dengan berbagai organisasi massa Islam pendukungnya dan kalangan kiri yang diwakili Partai Komunis Indonesia (PKI) dan berbagai ormas-ormas dan komunitas pendukungnya terus memasukkan ide-ide mereka dalam dinamika perpolitikan nasional kala itu.

Praktik Coup d’etat atau Kudeta terhadap negara biasanya menjadi alternatif pergerakan untuk menguasai negara. Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadikan kudeta sebagai senjata politiknya untuk menguasai Indonesia dan membawa ke arah “baru” menurut tafsiran dan visi misi mereka sendiri. Kerusuhan dan pemberontakan pecah di saan PKI berada di puncak pengaruhnya. Dengan pendukung yang tersebar di berbagai tempat, posisi, dan berbagai latar belakang lainnya, PKI melancarkan pemberontakan besar yang ujung-ujungnya justru mengorbankan Bangsa Indonesia sendiri. Ribuan orang tewas di tangan orang-orang Komunis. Jumlah besar juga tak dipungkiri jatuh di pihak pendukung Partaik Komunis PKI dimana mereka memang terlibat aktif dalam membunuh rakyat Indonesia sendiri, dari kalangan kyai dan ustadz, militer pro NKRI, dan tokoh-tokoh yang anti komunis.

Hari ini, tanda-tanda kemunculan komunis di Indonesia sangatlah nyata. Berbagai media-media dan buku-buku telah diterbitkan dengan tujuan untuk menghidupkan kembali paham komunis. Tujuan mereka dengan menerbitkan berbagai buku termasuk tulisan seorang tokoh Komisi DPR dari PDI Perjuangan, Ribka Ciptaning dengan bukunya “Aku Bangga Jadi Anak PKI” dan juga Rieke Dyah Pitaloka yang keduanya pernah mengadakan pertemuan di sebuah kafe di Banyuwangi, Jawa Timur, yaitu untuk menghidupkan kembali komunisme.

Berbagai gerakan diciptakan untuk merebut hati dan “suara” rakyat. Mereka sepertinya ingin membangun kembali Partai Komunis Indonesia walau dengan menggunakan nama yang lain sama sekali. Partai PDI Perjuangan pimpinan Megawati memang cocok untuk digunakan sebagai kendaraan politik. PDIP adalah partai oposisi pemerintah yang sejak awal mendeklarasikan dirinya sebagai partainya rakyat jelata, partainya “wong cilik”. PDI Perjuangan membuktikan langkah nyata untuk membela mereka para petani dan buruh untuk mendapatkan hak-hak mereka, atau paling tidak mencari simpati di mata para buruh dan petani. Image PDIP pembela rakyat jelata, wong cilik, pembela buruh dan petani digunakan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Sangat disayangkan jika nanti akhirnya partai besar ini dijadikan kuda tunggangan agen-agen yang akan menghancurkan Indonesia kedua kalinya, dengan terjadinya peristiwa berontak berdarah PKI yaitu G30S/PKI tahun ’65 dan sebelumnya yaitu pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun.Beberapa aksi yang dijalankan kelompok Komunis ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat, sebagaimana dijelaskan dalam banyak tulisan sejarah tentang Pemberontakan PKI.

Terakhir dilaporkan bahwa PDIP yang di dalamnya disinyalir terdapat banyak kader simpatisan Komunis seperti Budiman Sujatmiko, Ribka Ciptaning, Rieke Dyah Pitaloka, dan yang lainnya. Kemarin, hari Selasa, 11 September, PDIP bukannya melakukan acara peringatan tragedi WTC. PDIP lebih suka mengundang dan duduk bersama Partai Komunis China untuk membahas masalah perbaikan cara pengkaderan partai dan membahas masalah sosial masyarakat. Dikatakan kader PDIP, “Kedatangan delegasi dari Partai Komunis Tiongkok ini sangat berarti penting selain untuk melakukan pembelajaran mengenai pembangunan kader akar rumput serta pengentasan kemiskinan.” Ini jelas bukti nyata bahwa ada perhatian khusus kepada paham di balik Partai Komunis China. Orang-orang komunis memang sangat mengidolakan China sebagai pembela paham Komunis yang paling kuat saat ini. Tanpa melihat berbagai ketidakadilan yang dilakukan pemerintah China kepada rakyatnya, seharusnya PDIP jeli mengundang Partai Komunis ke Indonesia. China tak berlaku adil dengan menindas warga Budha Tibet dan penindasan atas orang-orang Islam di Uighur. Fakta ini tidak boleh dilupakan oleh PDIP, karena ini dapat menjadi suatu tanda yang akan dimanfaatkan orang-orang yang tak suka PDIP bahwa partai itu sudah menganut paham Komunis dan bahkan dikhawatirkan akan menjadi tempat berkumpul dan berkoordinasi pegiat Komunis untuk memunculkan kembali paham merah itu di bumi Indonesia yang damai sejahtera ini. Untuk itu, sebagai himbauan kekecewaan dan peringatan kami kepada PDI Perjuangan dan segala jajaran kepemimpinannya, agar tidak menjadikan PDI Perjuangan sebagai partai yang kekiri-kirian dan agar mengingat sejarah bangsa Indonesia. Indonesai mayoritas muslim masih ingat dengan pembunuhan para ustadz dan kyai Nusantara yang terus memperjuangkan nilai-nilai Islam dan kemanusiaan. PDIP supaya berhati-hati dari tangan penjajah yang terus berupaya untuk menjajah bumi Indonesia, baik kalangan blok Barat maupun blok Timur.

Indonesia sedang memperkuat diri melawan berbagai tindak korupsi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, Kami menghimbau agar PDIP terus maju membela Indonesia dan rakyat Indonesia, dan tidak mendukung dan berkawan dengan Komunis yang memiliki sejarah Merah Kelam di Bumi Indonesia. Kita rakyat Indonesai menolak Komunisme dan menolak semua partai yang berdekat-dekatan dengan komunis, sebagaimana kami menolak penjajah penindas Israel dan segala bentuk diplomasi dan kerjasama dengan Israel penjajah nilai-nilai kemanusiaan. (antikomunisindonesia)

COMMUNIST CHINA’S POLICY OF OPPRESSION IN EAST TURKESTAN

Whenever he holds the upper hand, he goes about the earth corrupting it, destroying (peoples’) crops and animals.
God does not love corruption.
(Qur’an, 2:205)

INTRODUCTION

China entered the twentieth century as the remains of an empire fragmented and crushed under pressure from especially Britain, France, Germany, Japan and Russia. After imperial rule had been overthrown, no powerful central authority was established for decades. When the Communist Party came to power in 1949, China soon turned into a state of fear. That process cost the lives of tens of millions of people because of the repressive and totalitarian methods the communists used to enforce their bloody ideology. The Chinese Communist Party resorted to violence to remain in power, and implemented one of the most savage and ruthless form of communism ever, enforcing one single way of living and thinking for the entire Chinese people. Throughout that period, those who refused to abide by the rules of their communist leaders were ruthlessly exterminated.

It is commonly assumed that the savage implementation of communism has come to an end. People no longer receive food in return for vouchers, no longer are required to wear uniforms, nor suffer torture because they are unable to learn Mao’s “Little Red Book” by heart. Yet communism, adapted by the regime to the new world order, is still alive and well in all its ruthlessness.

In the eyes of the Communist Party, people are of value only as long as they can produce, and are allowed to think only within boundaries set by the Communist Party. They can freely express only thoughts in harmony with the party. The labor camps that exist through China, the system that humiliates and exploits millions of people in those camps, the mass executions in full public view, the torture methods widely employed in the prisons and the sale of the internal organs of those condemned to death, all reveal the ugly face of the communist administration. Despite all this, however, for the last 20 years a number of media outlets have been spreading the propaganda that China is rapidly preceding down a liberal and democratic path. One important point is often ignored: The fact that China has moved to capitalist practices in the economic field and has opened its gates to foreign investors in a number of areas, does not mean that there has also been a change in the country’s political structure and ideology. On the contrary, the inhuman practices still common demonstrate that nothing has changed in the mentality of the ruling Communist Party. This will be clarified with a great many examples in subsequent chapters of this book.

A major area of communist savagery is East Turkestan, home to the Muslim Uighur Turks. Located at the westernmost point of China, East Turkestan has been under occupation for the last two centuries or so, and for the last 50 years in particular has suffered great oppression from the despotic regime of the communist Chinese administration. As a result of Chinese propaganda, East Turkestan is known to the world as “Xinjiang,” or “Sinkiang” meaning “new borders” in Chinese, and most people are very unaware of the human drama going on there. Yet East Turkestan, the majority of whose population are Muslims of Uighur origin, is the scene of violence and oppression by the communist Chinese administration, the like of which is found in no other region of China. Torture, executions, labor camps and religious oppression have long been features of daily life in East Turkestan.

In recent years, there has been much talk about the increased freedom and liberalization in the economic arena in China. Yet the freedom is limited to specific areas, and the cruel and oppressive system in China has, in fact, not changed.
Muslims are arrested, kept for months (or even years) in Chinese prisons, which are notorious for torture, solely because they want to live by their religion. Many of those who fight for freedom and democracy for Turkestan are executed. Moreover, China’s assimilationist policies have prevented the majority Muslim population of East Turkestan from speaking their own language, living by their own culture, from going on the hajj (pilgrimage to Mecca), performing their daily ritual prayers and fasting, and even forbidden them to determine their family size. The help Muslims of East Turkestan expect of people of good conscience all over the world is very easy: The solution to bring an end to this communist oppression lies in the waging of an intellectual struggle and in the unification of the Turkish-Islamic world. Division and fragmentation is a contravention of the moral values of the Qur’an. Muslims must ally themselves together in the awareness that they are brothers and be united by abiding by Qur’anic moral values and the Sunnah of our Prophet (saas). The Turkish-Islamic region is one of the richest in the world in terms of underground resources and surface wealth. The Turkish-Islamic world is a significant force with a young and wide population. These riches and the region coming together under a just, loving, compassionate, democratic and honest authority will of course mean that the Turkish-Islamic world acquires great power. This force to be attained with the establishment of the Turkish-Islamic world will mean the salvation not just of our brothers in East Turkestan but also of the Islamic world and the world as a whole.

China has turned East Turkestan into a closed region by restricting all means of communication, preventing the true dimensions of their human drama from being heard by the outside world. Yet that is no excuse for forgetting and behaving as if nothing were going on. For this reason, it is most important that all possible means be taken to stop the silence that prevails in the whole world on the subject of East Turkestan. If the true dimension of the inhumanity going on behind closed doors is revealed, this will not only help the wronged people to have their voices heard, but will also attract the world’s attention to bring justice to East Turkestan.

The aim of this book is both to identify the basic causes of this communist oppression that has been going on all over China for more than half a century, to make the voice of the wronged people of East Turkestan heard, and once again to reiterate the urgency of the foundation of the Turkish-Islamic Union. Initiatives taken to allow the Muslims of East Turkestan to enjoy peace and security can only succeed if the fundamental causes of their oppression are documented and the requisite efforts are made together..

This work documents that the fundamental reason behind the oppression in East Turkestan is the materialist philosophy and communist ideology that dominate the Chinese state. The violence caused by materialist philosophy, which regards life as a fight for survival (and suggests that progress is only possible by means of conflict) can only be eliminated if people turn to, and live by, the morality God commands. God has commanded people to live by justice, tolerance, love, compassion, respect, sacrifice, sharing, self-denial, and forgiveness. God has made it clear that ethnic differences are no justification for conflict, and that people must respect each others’ races, languages, and beliefs. The acceptance of that moral code world wide is the only way to secure peace and tolerance. An intellectual war must be waged against the materialist ideology that is the fundamental support behind those who have oppressed others. For this reason this is the most important area required for peace and justice to prevail.

The first thing needing to be done in the present age is the immediate foundation of the Turkish-Islamic Union, together with determined intellectual opposition to all the oppression and injustice in the world and the acceleration of efforts to disseminate the moral values of the Qur’an, the true solution to all these problems. A new age will dawn with the spreading of the morality of the Qur’an, by the will of God, in which injustice and oppression will be replaced by peace, security, and justice. The Qur’an bears good tidings about that new age:

God has promised those of you who believe and do right actions that He will make them successors in the land as He made those before them successors, and will firmly establish for them their religion with which He is pleased and give them, in place of their fear, security… (Qur’an, 24:55)

The people of East Turkestan have been crushed by the repressive communist system for more than half a century. Muslims are prevented from living their religion, and are trying to survive under particularly difficult conditions.

Human rights advocate speaks out against oppression in China

By Julie Vitkovskaya
November 14, 2011 at 11:58 pm

DEFENDING RIGHTS: Shinzhong Chen speaks with Liu Ai Ying, a Chinese immigrant who moved from China three months ago to escape from Chinese persecution of Fulan Dong. Chen spoke to students and faculty in the Memorial Union Monday evening about the Chinese government’s violations of human rights. (Photo by Julie Vitkovskaya)
It’s been called a spiritual cult, communism’s nemesis or simply an immoral lifestyle. Yet for almost two decades, one thing remains the same: The followers of Falun Gong, a spiritual practice, continue to be a heavily persecuted group in China.

Growing violence against the Falun Gong has inspired human rights advocates such as Shinzhong Chen, Ph.D., to speak out against its oppression.

“It’s a mass persecution,” Chen said. “Yet the world has been missing it.”

The Falun Dafa Club of ASU invited Chen Monday to provide insight on the country’s human rights dilemma.

Thousands of deaths of Falun Gong supporters have resulted from imprisonment by the Chinese government, Chen said.

The Chinese government denies any violence against the group, and calls the organization a cult that distorts religious teachings and goes against the ethics of a humane society, according to the U.S. Embassy in China’s website.

Chen estimates there are currently 100 million Falun Gong followers in China who continue to face extreme opposition from the communist government. The total number of reported deaths amounts close to 3,400 people — yet the number may be much higher, Chen said.

In several photos shown by Chen, a family of six sits close together — smiling brightly at the camera. As practicing Falun Gong members, the only one to remain alive is one woman, who continues to be jailed for unknown reasons.

Chen said the systematic documentation of thousands of cases have helped awaken the Chinese society to the fallen Falun Gong members. Since co-founding the Falun Gong Human Rights Working Group in 2001, Chen and his team have collected and translated over 100,000 cases of reported humanitarian abuses in China to the U.N.

The U.N. doesn’t have the capacity to process every case, Chen said — and only 10 percent of them are heard every year.

“Their actions will be known to the world,” Chen said. “They will be held accountable.”

The Chinese government originally supported Falun Gong, also known as Falun Dafa, but relations grew sour after the group quickly gained a popular following.

In 1999, the administration pronounced the movement too provocative after 10,000 practitioners staged a silent protest against state-run media in which security forces had no prior knowledge of the event.

The government launched a campaign to eradicate the group. One particular film, which has since been debunked as propaganda, shows Falun Gong members self-immolating themselves and exhibiting erratic behavior.

“That’s a setup,” Chen said. “That’s a fabrication, but it’s a very evil one.”

Chen said many people outside of China still don’t know of the intimidation and discrimination tactics the government uses to coerce practitioners out of the group’s beliefs. Many of the Chinese documents remain sealed and the international media turns a blind eye to human rights issues in exchange to report on China itself, Chen said.

Anand Sudhan, president of the Falun Dafa Club, said he initially didn’t know of the human rights violations that existed, and many Chinese members who shunned the name surprised him. As an international graduate student from India, Sudhan said he first joined the practice to help with his health, not because of its religious background — if any.

“I got so much out of it,” Sudhan said. “But the irony is the Chinese people hate it — especially Chinese people in my generation. They don’t know Falun Dafa at all.”

Treasurer of Falun Dafa Club Sahar Valencia echoes the sentiment that Falun Gong is not so much a religious group, but rather a physical and mental exercise to reduce stress. She said the only thing that distinguishes it from yoga is the commercialization of the practice.

“It’s a very beneficial meditational way for my mind and my body,” Valencia said. “It was really helpful for me.”

Sejarah Partai Komunis Indonesia (Wikipedia)

Partai ini didirikan atas inisiatif tokoh sosialis Belanda, Henk Sneevliet pada 1914, dengan nama Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) (atau Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda). Keanggotaan awal ISDV pada dasarnya terdiri atas 85 anggota dari dua partai sosialis Belanda, yaitu SDAP (Partai Buruh Sosial Demokratis) dan SDP (Partai Sosial Demokratis), yang aktif di Hindia Belanda [1]

Partai Komunis Indonesia

Partai Komunis Indonesia

Pada Oktober 101 SM ISDV mulai aktif dalam penerbitan dalam bahasa Belanda, “Het Vrije Woord” (Kata yang Merdeka). Editornya adalah Adolf Baars.

Pada saat pembentukannya, ISDV tidak menuntut kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota, dan dari semuanya itu hanya tiga orang yang merupakan warga pribumi Indonesia. Namun demikian, partai ini dengan cepat berkembang menjadi radikal dan anti kapitalis. Di bawah pimpinan Sneevliet partai ini merasa tidak puas dengan kepemimpinan SDAP di Belanda, dan yang menjauhkan diri dari ISDV. Pada 1917, kelompok reformis dari ISDV memisahkan diri dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat Sosial Hindia.

Pada 1917 ISDV mengeluarkan penerbitannya sendiri dalam bahasa Melayu, “Soeara Merdeka”.

Di bawah kepemimpinan Sneevliet, ISDV yakin bahwa Revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti Indonesia. Kelompok ini berhasil mendapatkan pengikut di antara tentara-tentara dan pelaut Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Dibentuklah “Pengawal Merah” dan dalam waktu tiga bulan jumlah mereka telah mencapai 3.000 orang. Pada akhir 1917, para tentara dan pelaut itu memberontak di Surabaya, sebuah pangkalan angkatan laut utama di Indonesia saat itu, dan membentuk sebuah dewan soviet. Para penguasa kolonial menindas dewan-dewan soviet di Surabaya dan ISDV. Para pemimpin ISDV dikirim kembali ke Belanda, termasuk Sneevliet. Para pemimpin pemberontakan di kalangan militer Belanda dijatuhi hukuman penjara hingga 40 tahun.

ISDV terus melakukan kegiatannya, meskipun dengan cara bergerak di bawah tanah. Organisasi ini kemudian menerbitkan sebuah terbitan yang lain, Soeara Ra’jat. Setelah sejumlah kader Belanda dikeluarkan dengan paksa, ditambah dengan pekerjaan di kalangan Sarekat Islam, keanggotaan organisasi ini pun mulai berubah dari mayoritas warga Belanda menjadi mayoritas orang Indonesia.

[sunting]Pembentukan Partai Komunis

Pada awalnya PKI adalah gerakan yang berasimilasi ke dalam Sarekat Islam. Keadaan yang semakin parah dimana ada perselisihan antara para anggotanya, terutama diSemarang dan Yogyakarta membuat Sarekat Islam melaksanakan disiplin partai. Yakni melarang anggotanya mendapat gelar ganda di kancah perjuangan pergerakan indonesia. Keputusan tersebut tentu saja membuat para anggota yang beraliran komunis kesal dan keluar dari partai dan membentuk partai baru yang disebut ISDV. Pada Kongres ISDV diSemarang (Mei 1920), nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia. Semaoen diangkat sebagai ketua partai.

PKH adalah partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis InternasionalHenk Sneevliet mewakili partai ini pada kongresnya kedua Komunis Internasional pada 1920.

Pada 1924 nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).

[sunting]Pemberontakan 1926

Pada November 1926 PKI memimpin pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. PKI mengumumkan terbentuknya sebuah republik. Pemberontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan sekitar 13.000 orang ditahan. Sejumlah 1.308 orang, umumnya kader-kader partai, dikirim ke Boven Digul, sebuah kamp tahanan di Papua [2]. Beberapa orang meninggal di dalam tahanan. Banyak aktivis politik non-komunis yang juga menjadi sasaran pemerintahan kolonial, dengan alasan menindas pemberontakan kaum komunis. Pada 1927 PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Karena itu, PKI kemudian bergerak di bawah tanah.

Rencana pemberontakan itu sendiri sudah dirancang sejak lama. Yakni di dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan. Rencana itu ditolak tegas oleh Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI yang mempunyai banyak massa terutama di Sumatra. Penolakan tersebut membuat Tan Malaka di cap sebagai pengikut Leon Trotsky yang juga sebagai tokoh sentral perjuangan Revolusi Rusia. Walau begitu, beberapa aksi PKI justru terjadi setelah pemberontakan di Jawa terjadi. Semisal Pemberontakan Silungkang di Sumatra.

Pada masa awal pelarangan ini, PKI berusaha untuk tidak menonjolkan diri, terutama karena banyak dari pemimpinnya yang dipenjarakan. Pada 1935 pemimpin PKI Moeso kembali dari pembuangan di MoskwaUni Soviet, untuk menata kembali PKI dalam gerakannya di bawh tanah. Namun Moeso hanya tinggal sebentar di Indonesia. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti misalnya Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI mulai bergerak di antara mahasiswa-mahasiswa Indonesia di kalangan organisasi nasionalis, Perhimpoenan Indonesia , yang tak lama kemudian berada di dalam kontrol PKI [3].

[sunting]Peristiwa Madiun 1948

!Artikel utama untuk bagian ini adalah: Peristiwa Madiun

Pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 pihak Republik Indonesia dan pendudukan Belanda melakukan perundingan yang dikenal sebagai Perundingan Renville. Hasil kesepakatan perundingan Renville dianggap menguntungkan posisi Belanda. Sebaliknya,RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki.Oleh karena itu, kabinet Amir Syarifuddin diaggap merugikan bangsa, kabinet tersebut dijatuhkan pada 23 Januari 1948. Ia terpaksa menyerahkan mandatnya kepada presiden dan digantikankabinet Hatta.

Selanjutnya Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok politik ini berusaha menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintahan dibawah kabinet Hatta. FDR bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) merencanakan suatu perebutan kekuasaan.

Beberapa aksi yang dijalankan kelompok ini diantaranya dengan melancarkan propaganda antipemerintah, mengadakan demonstrasi-demonstrasi, pemogokan, menculik dan membunuh lawan-lawan politik, serta menggerakkan kerusuhan dibeberapa tempat.

Sejalan dengan peristiwa itu, datanglah Muso seorang tokoh komunis yang sejak lama berada di MoskowUni Soviet. Ia menggabungkan diri dengan Amir Syarifuddin untuk menentang pemerintah, bahkan ia berhasil mengambil alih pucuk pimpinan PKI. Setelah itu, ia dan kawan-kawannya meningkatkan aksi teror, mengadu domba kesatuan-kesatuanTNI dan menjelek-jelekan kepemimpinan Soekarno-Hatta. Puncak aksi PKI adalah pemberotakan terhadap RI pada 18 September 1948 di MadiunJawa Timur. Tujuan pemberontakan itu adalah meruntuhkan negara RI dan menggantinya dengan negara komunis. Dalam aksi ini beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama dan rakyat yang dianggap musuh dibunuh dengan kejam. Tindakan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI. Tokoh-tokoh pejuang dan pasukan TNI memang sedang menghadapi Belanda, tetapi pemerintah RI mampu bertindak cepat. Panglima Besar Soedirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan pemberontakan PKI. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki kembali oleh TNI dan polisi. Dalam operasi ini Muso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

[sunting]Bangkit kembali

Pada 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya, dengan organ-organ utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit, dan mendukung kebijakan-kebijakan anti kolonialis dan anti Barat yang diambil oleh Presiden Soekarno. Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti SudismanLukmanNjoto dan Sakirman, menguasai pimpinan partai pada 1951. Pada saat itu, tak satupun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun. Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat, dari sekitar 3.000-5.000 anggota pada 1950, menjadi 165 000 pada 1954 dan bahkan 1,5 juta pada 1959 [4]

Pada Agustus 1951, PKI memimpin serangkaian pemogokan militan, yang diikuti oleh tindakan-tindakan tegas terhadap PKI di Medan dan Jakarta. Akibatnya, para pemimpin PKI kembali bergerak di bawah tanah untuk sementara waktu.

[sunting]Pemilu 1955

Pada Pemilu 1955, PKI menempati tempat ke empat dengan 16% dari keseluruhan suara. Partai ini memperoleh 39 kursi (dari 257 kursi yang diperebutkan) dan 80 dari 514 kursi diKonstituante.

Pada Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat. Pada bulan yang sama PKI memperoleh banyak kemajuan dalam pemilihan-pemilihan di beberapa kota. Pada September 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang [5].

Pada 3 Desember 1957, serikat-serikat buruh yang pada umumnya berada di bawah pengaruh PKI, mulai menguasai perusahaan-perusahaan milik Belanda. Penguasaan ini merintis nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh asing. Perjuangan melawan para kapitalis asing memberikan PKI kesempatan untuk menampilkan diri sebagai sebuah partai nasional.

Pada Februari 1958 terjadi sebuah upaya koreksi terhadap kebijakan Sukarno yang mulai condong ke timur di kalangan militer dan politik sayap kanan. Mereka juga menuntut agar pemerintah pusat konsisten dalam melaksanakan UUDS 1950, selain itu pembagian hasil bumi yang tidak merata antara pusar dan daerah menjadi pemicu. Gerakan yang berbasis di Sumatera dan Sulawesi, mengumumkan pada 15 Februari 1958 telah terbentuk Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemerintahan yang disebut revolusioner ini segera menangkapi ribuan kader PKI di wilayah-wilayah yang berada di bawah kontrol mereka. PKI mendukung upaya-upaya Soekarno untuk memadamkan gerakan ini, termasuk pemberlakuan Undang-Undang Darurat. Gerakan ini pada akhirnya berhasil dipadamkan.

Pada 1959militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri memberi angin pada komunis dalam sambutannya. Pada 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom yang merupakan singkatan dari NasionalismeAgama, dan Komunisme. Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. PKI membalasnya dengan menanggapi konsep Nasakom secara positif, dan melihatnya sebagai sebuah front bersatu yang multi-kelas.

Ketika gagasan tentang Malaysia berkembang, PKI maupun Partai Komunis Malaya menolaknya.

Perayaan Milad PKI yang ke 45 di Jakarta pada awal tahun 1965

Dengan berkembangnya dukungan dan keanggotaan yang mencapai 3 juta orang pada 1965, PKI menjadi partai komunis terkuat di luarUni Soviet dan RRC. Partai itu mempunyai basis yang kuat dalam sejumlah organisasi massa, seperti SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), Pemuda RakjatGerwaniBarisan Tani Indonesia (BTI), Lembaga Kebudajaan Rakjat (Lekra) dan Himpunan Sardjana Indonesia (HSI). Menurut perkiraan seluruh anggota partai dan organisasi-organisasi yang berada di bawah payungnya mungkin mencapai seperlima dari seluruh rakyat Indonesia.

Pada Maret 1962, PKI bergabung dengan pemerintah. Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat. Pada bulan April 1962, PKI menyelenggarakan kongres partainya. Pada 1963, pemerintah Malaysia, Indonesia dan Filipina terlibat dalam pembahasan tentang pertikaian wilayah dan kemungkinan tentang pembentukan sebuah Konfederasi Maphilindo, sebuah gagasan yang dikemukakan oleh presiden Filipina, Diosdado Macapagal. PKI menolak gagasan pembentukan Maphilindo dan federasi Malaysia. Para anggota PKI yang militan menyeberang masuk ke Malaysia dan terlibat dalam pertempuran-pertempuran dengan pasukan-pasukanInggris dan Australia. Sebagian kelompok berhasil mencapai Malaysia lalu bergabung dalam perjuangan di sana. Namun demikian kebanyakan dari mereka ditangkap begitu tiba.
Salah satu hal yang sangat aneh yang dilakukan PKI adalah dengan diusulkannya Angkatan ke-5 yang terdiri dari buruh dan petani, kemungkinan besar PKI ingin mempunyai semacam militer partai seperti Partai Komunis Cina dan Nazi dengan SS nya. Hal inilah yang membuat TNI AD merasa khawatir takut adanya penyelewengan senjata yang dilakukan PKI dengan “tentaranya”.

[sunting]Gerakan 30 September

Broom icon.svg
Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia
Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel. Setelah dirapikan, tolong hapus pesan ini.

Alasan utama tercetusnya peristiwa G30S disebabkan sebagai suatu upaya pada melawan apa yang disebut “rencana Dewan Jenderal hendak melakukan coup d‘etat terhadap Presiden Sukarno“.[April 2010]

Aktivitas PKI dirasakan oleh kalangan politik, beberapa bulan menjelang Peristiwa G30S, makin agresif. Meski pun tidak langsung menyerang Bung Karno, tapi serangan yang sangat kasar misalnya terhadap apa yang disebut “kapitalis birokrat“[April 2010] terutama yang bercokol di perusahaan-perusahaan negara, pelaksanaan UU Pokok Agraria yang tidak menepati waktunya sehingga melahirkan “Aksi Sepihak“ dan istilah “7 setan desa“[April 2010], serta serangan-serangan terhadap pelaksanaan Demokrasi Terpimpin yang dianggap hanya bertitik berat kepada “kepemimpinan“-nya dan mengabaikan “demokrasi“-nya[April 2010], adalah pertanda meningkatnya rasa superioritas PKI[April 2010], sesuai dengan statementnya yang menganggap bahwa secara politik, PKI merasa telah berdominasi.[April 2010] Anggapan bahwa partai ini berdominasi,pada akhirnya tidak lebih dari satu ilusi.[April 2010]

Ada pun Gerakan 30 September 1965, secara politik dikendalikan oleh sebuah Dewan Militer yang diketuai oleh D.N. Aidit dengan wakilnya Kamaruzzaman (Syam), bermarkas di rumah sersan (U) Suyatno di komplek perumahan AURI, di Pangkalan Udara Halim. Sedang operasi militer dipimpin oleh kolonel A. Latief sebagai komandan SENKO (Sentral Komando) yang bermarkas di Pangkalan Udara Halim dengan kegiatan operasi dikendalikan dari gedung PENAS (Pemetaan Nasional), yang juga instansi AURI dan dari Tugu MONAS (Monumen Nasional). Sedang pimpinan gerakan, adalah Letkol. Untung Samsuri.

Menurut keterangan, sejak dicetuskannya gerakan itu, Dewan Militer PKI mengambil alih semua wewenang Politbiro, sehingga instruksi politik yang dianggap sah, hanyalah yang bersumber dari Dewan Militer. Tapi setelah nampak bahwa gerakan akan mengalami kegagalan, karena mekanisme pengorganisasiannya tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka dewan ini tidak berfungsi lagi. Apa yang dikerjakan ialah bagaimana mencari jalan menyelamatkan diri masing-masing. Aidit dengan bantuan AURI, terbang ke Yogyakarta, sedang Syam segera menghilang dan tak bisa ditemui oleh teman-temannya yang memerlukan instruksi mengenai gerakan selanjutnya.

Antara kebenaran dan manipulasi sejarah. Dalam konflik penafsiran dan kontroversi narasi atas Peristiwa 30 September 1965 dan peranan PKI, klaim kebenaran bagaikan pendulum yang berayun dari kiri ke kanan dan sebaliknya, sehingga membingungkan masyarakat, terutama generasi baru yang masanya jauh sesudah peristiwa terjadi. Tetapi perbedaan versi kebenaran terjadi sejak awal segera setelah terjadinya peristiwa.

Di tingkat internasional, Kantor Berita RRC (Republik Rakyat Cina), Xinhua, memberikan versi bahwa Peristiwa 30 September 1965 adalah masalah internal Angkatan Darat Indonesia yang kemudian diprovokasikan oleh dinas intelijen Barat sebagai upaya percobaan kudeta oleh PKI.[April 2010]

Presiden Soekarno pun berkali-kali melakukan pembelaan bahwa PKI tidak terlibat dalam peristiwa sebagai partai melainkan karena adanya sejumlah tokoh partai yang keblinger dan terpancing oleh insinuasi Barat, lalu melakukan tindakan-tindakan, dan karena itu Soekarno tidak akan membubarkan PKI. Kemudian, pimpinan dan sejumlah perwira Angkatan Darat memberi versi keterlibatan PKI sepenuhnya, dalam penculikan dan pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama AD pada tengah malam 30 September menuju dinihari 1 Oktober 1965. Versi ini segera diterima secara umum sesuai fakta kasat mata yang terhidang dan ditopang pengalaman buruk bersama PKI dalam kehidupan sosial dan politik pada tahun-tahun terakhir. Hanya saja harus diakui bahwa sejumlah perwira penerangan telah menambahkan dramatisasi artifisial terhadap kekejaman, melebihi peristiwa sesungguhnya (in factum). Penculikan dan kemudian pembunuhan para jenderal menurut fakta memang sudah kejam, tetapi dramatisasi dengan pemaparan yang hiperbolis dalam penyajian, telah memberikan efek mengerikan melampaui batas yang mampu dibayangkan semula. Dan akhirnya, mengundang pembalasan yang juga tiada taranya dalam penumpasan berdarah antar manusia di Indonesia.

Setelah berakhirnya masa kekuasaan formal Soeharto, muncul kesempatan untuk menelaah bagian-bagian sejarah –khususnya mengenai Peristiwa 30 September 1965 dan PKI yang dianggap kontroversial atau mengandung ketidakbenaran. Kesempatan itu memang kemudian digunakan dengan baik, bukan saja oleh para sejarawan dalam batas kompetensi kesejarahan, tetapi juga oleh mereka yang pernah terlibat dengan peristiwa atau terlibat keanggotaan PKI. Bila sebelum ini penulisan versi penguasa sebelum reformasi banyak dikecam karena di sana sini mengandung unsur manipulasi sejarah, ternyata pada sisi sebaliknya di sebagian kalangan muncul pula kecenderungan manipulatif yang sama yang bertujuan untuk memberi posisi baru dalam sejarah bagi PKI, yakni sebagai korban politik semata. Pendulum sejarah kali ini diayunkan terlalu jauh ke kiri, setelah pada masa sebelumnya diayunkan terlalu jauh ke kanan.

Terdapat sejumlah nuansa berbeda yang harus bisa dipisahkan satu sama lain dengan cermat dan arif, dalam menghadapi masalah keterlibatan PKI pada peristiwa-peristiwa politik sekitar 1965. Bahwa sejumlah tokoh utama PKI terlibat dalam Gerakan 30 September 1965 dan kemudian melahirkan Peristiwa 30 September 1965 –suatu peristiwa di mana enam jenderal dan satu perwira pertama Angkatan Darat diculik dan dibunuh– sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan. Bahwa ada usaha merebut kekuasaan dengan pembentukan Dewan Revolusi yang telah mengeluarkan sejumlah pengumuman tentang pengambilalihan kekuasaan, kasat mata, ada dokumen-dokumennya. Bahwa ada lika-liku politik dalam rangka pertarungan kekuasaan sebagai latar belakang, itu adalah soal lain yang memang perlu lebih diperjelas duduk masalah sebenarnya, dari waktu ke waktu, untuk lebih mendekati kebenaran sesungguhnya. Proses mendekati kebenaran tak boleh dihentikan. Bahwa dalam proses sosiologis berikutnya, akibat dorongan konflik politik maupun konflik sosial yang tercipta terutama dalam kurun waktu Nasakom 1959-1965, terjadi malapetaka berupa pembunuhan massal dalam perspektif pembalasan dengan anggota-anggota PKI terutama sebagai korban, pun merupakan fakta sejarah. Ekses telah dibalas dengan ekses, gejala diperangi dengan gejala.

Pemerintah Komunis China Larang Muslim Xinjiang Berpuasa Ramadhan

BEIJING, CHINA (voa-islam.com) – Pihak berwenang China di wilayah barat laut yang bergolak, Xinjiang telah melarang pejabat Muslim dan siswa berpuasa selama bulan Ramadhan, mendorong sebuah kelompok hak asasi di pengasingan memperingatkan akan adanya kekerasan baru.

Petunjuk yang diposting di situs-situs pemerintah banyak meminta para pemimpin Partai Komunis untuk membatasi kegiatan agama Islam selama bulan suci, termasuk puasa dan mengunjungi masjid.

Sebuah pernyataan dari kota Zonglang di distrik Kashgar Xinjiang mengatakan bahwa “komite daerah telah mengeluarkan kebijakan komprehensif untuk menjaga stabilitas sosial selama periode Ramadhan.

“Komite ini melarang untuk kader Partai Komunis, pejabat sipil (termasuk mereka yang sudah pensiun) dan para siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan Ramadhan.”

Pernyataan itu, diposting di situs web pemerintah Xinjiang, mendesak para pemimpin partai untuk membawa “hadiah” berupa makanan untuk para pemimpin desa setempat untuk memastikan bahwa mereka makan selama bulan Ramadhan.

Perintah serupa tentang pembatasan kegiatan Ramadhan diposting di website pemerintah daerah lain, dengan biro pendidikan daerah Wensu mendesak sekolah-sekolah untuk memastikan bahwa siswa tidak masuk masjid selama bulan Ramadhan.

Bulan suci Ramadhan dimulai di Xinjiang pada 20 Juli. Perintah untuk mengekang kegiatan keagamaan dikirim di seluruh wilayah pada waktu yang berbeda, beberapa sebelum awal Ramadhan dan beberapa setelah itu.

Sebuah kelompok hak asasi di pengasingan, Kongres Uighur Dunia, memperingatkan kebijakan tersebut akan memaksa “orang-orang Uighur untuk menolak (kekuasaan China) lebih jauh.”

“Dengan melarang puasa pada bulan Ramadhan, China menggunakan metode administratif untuk memaksa orang Uighur untuk makan dalam upaya untuk membatalkan puasa,” kata juru bicara kelompok tersebut Dilshat Rexit dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah Komunis China mengendalikan seluruh agama dibawa Administrasi Negara untuk Urusan Agama, tapi pembatasan terhadap Islam di kalangan warga Uighur lebih keras daripada terhadap kelompok-kelompok lain, termasuk etnis Hui yang juga Muslim, tapi penutur bahasa Cina.

Xinjiang sendiri merupakan rumah bagi sekitar sembilan juta orang Muslim Uighur, yang berbahasa Turki, dan kerap  menjadi subjek penganiayaan agama dan politik oleh para pemimpin China.

Wilayah ini telah diguncang oleh wabah kekerasan etnis secara berulang, kekerasan yang terjadi pada musim panas adalah yang terparah di Xinjiang sejak peristiwa kerusuhan di Urumqi ,ibu kota wilayah tersebut, tahun 2009 saat tewasnya 200 orang dalam bentrokan antara warga suku Han, yang dominan di China, dengan warga Uighur, yang dominan bertempat di Xinjiang. (by/afp)

Awas!!! LKS Berisi Paham Komunis Beredar di Bandung

BANDUNG (voa-islam.com) – Setelah tersebar Lembar Kerja Siswa (LKS) berisi kisah “Bang Maman dari Kali Pasir” dalam buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) yang berisi tentang istri simpanan. Kini beredar LKS penyebaran paham komunisme di Bandung dan jauh lebih menyesatkan.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (Fagi) Iwan Hermawan mengatakan, seharusnya pemerintah khususnya segenap jajaran Dinas Pendidikan mematuhi aturan Permendiknas Nomor 11/2005 yang menyatakan, sekolah tidak boleh melakukan jual beli buku, termasuk LKS, kepada siswanya di sekolah.

Dikatakannya, dalam LKS itu dinyatakan ideologi negara Indonesia adalah komunisme. “Jelas konten LKS itu berbahaya bagi siswa. Banyak LKS yang beredar kualitasnya jelek,” kata Iwan di Bandung, Senin (16/4/2012).

Seharusnya, kata Iwan, pengawasan terhadap buku pelajaran diperketat. Permendiknas Nomor 11/2005, kata dia, melarang penjualan LKS ke sekolah-sekolah. Dengan ditegakkannya aturan ini, otomatis LKS berisi konten tidak jelas tidak akan mudah masuk ke sekolah-sekolah.

“Langkah Disdik seharusnya memberi sanksi kepada guru yang jual. Selama ini dibiarkan. Begitu juga penerbit buku pelajaran sekolah, harus dihentikan penerbitannya jika terbukti jual LKS ke sekolah-sekolah, termasuk LKS yang kontennya tidak benar,” paparnya.

Menurutnya, LKS diperuntukan hanya bagi pelajaran yang memerlukan laboratorium. Bukan untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, LKS tersebut harus sesuai dengan konteks belajar mengajar di tempat siswa. “Saat ini banyak LKS yang justru berasal dari luar Kota Bandung, masuk ke Bandung. Padahal LKS harusnya sesuai dengan konteks lokal,” terangnya.

Sementara itu Direktur CV Media Karya Putra, Saifullah Wali, menolak menarik Lembar Kerja Siswa (LKS) yang memuat tulisan ideologi Negara Indonesia adalah Komunis. LKS itu untuk mata pelajar Pendidikan Kewarganegaraan siswa SMA/MA.

Menurut Saifullah Wali, LKS terbitan pihaknya berbeda dengan buku pegangan untuk siswa Sekolah Dasar yang memuat Istri Simpanan.

Pasalnya, isi buku Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat ideologi Negara Indonesia adalah Komunis, bukan diperuntukan untuk para siswa dan bukan terletak pada isi buku tersebut.

“Buku tersebut khusus untuk pegangan guru dan bukan pada isi buku, melainkan pada kunci jawaban buku tersebut. Jadi kesalahan ini tidak mungkin beredar di kalangan para siswa, bila tidak ada kesengajaan diedarkan sendiri oleh para gurunya,” ungkapnya. [Widad/snd, okz]

Komnas HAM: Bekas PKI Punya Hak Berkumpul

“Siapa bilang dilarang?” kata Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh.

Selasa, 29 Juni 2010, 14:05Arfi Bambani Amri
Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh & kuasa hukum Muchdi Pr

Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh & kuasa hukum Muchdi Pr(Antara/ Fanny Octavianus)

VIVAnews – Wakil Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Ridha Saleh, membantah ada aturan perundang-undangan yang melarang bekas anggota Partai Komunis Indonesia berkumpul. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia berhak berkumpul seperti diatur Undang-undang Dasar 1945.

“Siapa bilang dilarang?” kata Ridha Saleh saat diwawancara VIVAnews melalui telepon, Selasa 29 Juni 2010. “Nggak ada aturan seperti itu,” ujarnya.

Kalau pun ada Undang-undang yang berbunyi seperti itu, kata Ridha, jelas bertentangan dengan konstitusi yang mengatur hak berkumpul. “Apalagi mereka bukan bagian dari partai itu lagi, karena partainya sudah tak ada,” kata Ridha.

Sebagai warga negara, para bekas kader PKI berhak berkumpul. “Misalnya mereka mencari solusi penyelesaian masalah mereka,” ujar Ridha.

Ridha Saleh kemudian mengklarifikasi, pertemuan yang dibubarkan sejumlah aktivis ormas di Banyuwangi pada Kamis 24 Juni lalu juga belum tentu pertemuan bekas kader PKI dan membahas komunisme. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ribka Tjiptaning yang menggelar acara menyatakan pertemuan itu sosialiasi program Komisi IX DPR yang dipimpinnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy menyatakan jangan buru-buru menyalahkan orang yang membubarkan acara Ribka itu.  “Kumpul bekas Partai Komunis Indonesia juga dilarang undang-undang. Jangan salahkan juga yang kekerasan,” katanya. “Saya hanya mau dudukkan secara proporsional, kawan-kawan dari partai tertentu yang menampung eks partai terlarang, juga jangan kebakaran jenggot kalau didatangi FPI,” ujarnya.(np)